PEMERINTAH SEBAGAI ILMU MORAL DAN SENI

PEMERINTAH SEBAGAI ILMU MORAL DAN SENI

A.               PEMERINTAH SEBAGAI ILMU

1.Intelektual Seorang Birokrat Pemerintahan

Akal dan intelektualitas seorang biokrat pemerintahan,hendaknya dipergukana dengan mengoperasionalkan otaknya untuk berfikir,berusaha mencari kebenaran sesuai dengan kemampuan ilmu pengetahuan masing-masing.Hal ini akan menimbulkan logika yang menjadikan aparat pemerintahan tersebut seorang intelektual (Pada puncak kepakaran akal dikenal sebagai manusia yang ilmuan pemerintahan) karena dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah dalam ilmu pemerintahan secara tepat.

            Logika berasal dari perkataan yunani,yaitu logikos yang berarti pengetahuan. Dengan demikian,logika merupakan suatu teknik yang mementingkan suatu segi formal ilmu pengetahuan karena logika kita harus menghormati berbagai cara,aturan,teori,dan metode supaya pernyataan kita menjadi sah. Filsafat sudah dianggap disiplin ilmu sendiri sesuai dari alquran terdapat sumber segala ilmu dan dalam penerapan ilmu dapat dibedakan atas:

a.ilmu murni (pure science)

b.ilmu praktis (applied science)

c.ilmu campuran

            Ilmu murni adalah ilmu itu hanya murni bermanfaat untuk ilmu itu sendiri dan berorientasi pada teoritisasi. Ilmu praktis adalah ilmu itu sendiri bertujuan untuk mempergunakan hal ikhwal pengetahuan tersebut dalam masyarakat banyak. Ilmu campuran adalah ilmu selain termasuk selain ilmu murni juga ilmu terapan yang praktis karena langsung dapat dipergunakan masyarakat umum. Sedangkan dalam fungsi kerjanya ilmu juga dapat dibedakan atas :

a.ilmu teoritis rasional

b.ilmu empiris praktis

c.ilmu teoritis empiris

            ilmu teoritis rasional adalah ilmu yang memakai  cara berfikir dengan yang sangat dominan,deduktif dan mempergunakan silogisme,seperti dogmatis hukum. Ilmu empiris praktis adalah ilmu yang cara pengenalisis yang deduktif saja. Misalnya, dalam pekerjaan sosial atau dalam mewujudkan kesejahteraan  umum dalam masyarakat. Ilmu teoritis empiris adalah ilmu yang memakai cara gabungan berfikir,induktif-deduktif atau sebaliknya.

2.Filsafat kebenaran birokrat pemerintahan

            Plato pernah mempertanyakan apakah kebenaran itu sebenarnya,dalam waktu belakangan yang cukup lama Bradley menjawab bahwa kebenaran itu adalah kenyataan.Seorang murid Plato bernama Aristoteles,menjawab pertanyaan gurunya ini dengan pendapat bahwa kebenaran itu subjektif sifatnya.

Banyak pakar ilmu filsafat yang menganggap benar bahwa pengetahuan itu terdiri atas sebagai berikut.

a.pengetahuan akal

b.pengetahuan budi

c.pengetahuan indrawi

d.pengetahuan kepercayaan (otoritatif)

e.pengetahuan intuitif

            Pengetahuan akal itu disebut ilmu,yang membahasnya disebut logika.Pengetahuan budi itu disebut moral,untuk membahasnya disebut etika.Pengetahuan indrawi itu disebut seni untuk membahasnya disebut estetika,sedangkan pengetahuan kepercayaan itu disebut agama,malahan tidak boleh otoritatif karena agama tidak memaksa,agama harus diterima secara logika,etika,dan estetika dan agama itu hanyalah islam yang terbukti kebenarannya,keindahannya,dan kebaikannya.

            Selanjutnya untuk melihat sesuatu itu benar atau tidak benar maka beberapa kriteria sudah dilembagakan akan penulis sampaikan beberapa kritik antara lain :

a.teori kebenaran korespondensi

b.teori kebenaran koherensi

c.teori kebenaran paragmatis

d.teori kebenaran sintaksis

e.teori kebenaran semantis

f.teori kebenaran non deskripsi

g.teori kebenaran logika yang berlebihan

h.teori kebenaran performatif

i.teori kebenaran paradigmatik

j.teori kebenaran proposisi

            Kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang sesuai antara pernyataan dengan fakta dilapangan.Kebenaran koherensi adalah kebenaran atas hubungan antara dua pernyataan.Kebenaran paragmatis adalah kebenaran yang hanya dalam salah satu konsekuensi saja.kebenaran sintaksis adalah kebenaran yang berangkat dari tata bahasa yang melekat karena teori ini dipengaruhi oleh kejiwaan dan ekspresi sehingga ada kemungkinan mereka yang menerimanya yang juga mempunyai keterkaitan jiwa akan berpengaruh.Kebenaran logka yang berlebihan adalah kebenaran yang sebenarnya merupakan fakta.Kebenaran paradigmatik adalah kebenaran yang berubah diberbagai ruang dan waktu.

B.   PEMERINTAHAN SEBAGAI MORAL

1.     Moral Seorang Biokrat Pemerintahan

Untuk menilai kebaikan seorang biokrat pemerintah harus dipertanayakan agamanya yang biasa disebut SQ (Spritual Question) dan dipilah-pilah keberadaan agamanya ( Spritual Quetiont).

Banyak sekali ditemui ilmuwan yang mengatakan bahwa disiplin ilmu adalah bebas nilai, bahkan ditemui para ilmuwan meniliti dan menulis tentang rekaya dalam pemerintahan, dan yang bersangkutan menyetujuinya. Secara logika hal ini memang benar tetapi secara moral ini tidak baik. Sementara itu, ditemui pra moralis yang mencegah terjidanya perang, meniadakan hukuman mati, memperjuangkan hak asasi manusia termasuk bagi pelaku dekadensasi moral sekalipun. Dengan begitu, secara moral hal ini memang baik tetapi secara logika tidak benar.

            Fakta empiris nanti yang akan diangkat adalah ilmuwan yang lemah dalam moral, tetapi sebaliknya ada pula para moralis yang relatif lemah dalam keilmuwan, atau kasar nya orang yang tidak berbudi tetapi pintar dan orang orang berbudi tetapi bodoh.

            Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntutan yang ditunjukkan pada ilmuwan pengetahuan agar ilmu pengetahuan dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu pengetahuan. Artinya, ilimu pengetahuan tunduk kepada otoitas lain di luar ilmu pengetahuan.

2.     Filsafat Kebenaran Seorang Birokrat Pemerintahan

            Pada kajian etika moral ini, kita bergelut dengan kegiatan hati (qalbu), nilai (value), jiwa (nafs), sikap (attitude), mulai dari kegiatan memerhatikan fenomena sederhana sampai dengan kompleks dalam faktor internal seseorang yang menyentuh kepribadian dan hati nurani.

C.   PEMERINTAHAN SEBAGAI SENI

1.     Seni Seorang Birokrat Pemerintahan

Untuk menilai seni estetika seorang birokrat pemerintahan harus dipertanyakan cipta, rasa dan karsanya yang biasa disebut dengan EQ (Emotional Question) dan dipilah-pilah keberadaan cipta, rasa dan karsa tersebut (Emotional Quotient).

            Menurut George R. Terry (1964) Art is personal creative power plus skill in performance. Seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif, ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Jadi, seni merupakan kemampuan dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa, dan krasa yang dimiliki yang bersangkutan dalam tugas dan fungsinya sebagai seniman.

           

            Seni biasanya adalah bakat alamiah yang dibawa sejak seseorang itu dilahirkan,yang merupakan karunia Allah,tetapi semi dapat diperoleh dari lingkungan seperti pendidikan, agama ,pergaulan ,pengalaman praktik sehari-hari suatu kelompok etnis.

2.Seni Kepamongprajaan Pemerintahan

            Dengan rasa,cipta,dan karsa seorang biokrat merupakan seni kepamong prajaan yaitu berusaha menemukan keindahan sesuai selera masing-masing.Hal ini akan menimbulkan estetika yang menjadikan seseorang tersebut menjadi seorang seniman ataupun pencipta seni terutama dalam hal pemerintahan,estetika berasal dari kata yunani yaitu Aisthesis yang berarti pengamatan.Sejauh mana seorang pemimpin mampu menimbulkan daya pendengaranya, daya pandangannya,daya sentuhnya terhadap sesuatu,maka sejauh itulah rasa seni,cipta rasa,dan karsa yang dimilikinya.Dengan demikian,konsep estetika adalah abstrak karena tidak dapat dikomunikasikan sebelum diberi bentuk.

TEORI KESEIMBANGAN PEMERINTAHAN

™ Komarudin dalam Ensiklopedia Manajemen (1994 :855 ) mengatakan bahwa teori Keseimbangan adalah seperangkat konsep,definisi,dan proposisi yang saling berkaitan dan menunjukan gejala-gejala secaraa sistematis dengan menentukan hubungaan antara variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramal gejala-gejala itu.

™ Menurut Noeng Muhadjir (1998 : 7) teori itu merupakan hukum keteraturan yang merentang dari hukum keteraturan eksperimental sampai ke hukum keteraturan kalkulus.

Tujuan teori kalau dikaji secara umum,yaitu mempersoalkan pengetahuan dan menjelaskan hubungan-hubungan antara gejalan-gejala sosial dengan observasi yang dilakukan. Teori juga bertujuan untuk meramalkan fungsi dari gejala sosial dan sekarang kajian nya adalah tentang keseimbangan pemerintah dapat dikatakan bahwa teori keseimbangan pemerintah adalah penjelasan mengenai konsep,definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan menunjukan gejala secara sistematis tentang keadaan keseimbangan didalam pemerintahan.

A. CLEAN GOVERNMENT DAN GOOD GOVERNANCE

•                     Pembicaraan tentang Good Governance dan Clean Government identik dengan membicarakan desentralisasi dan sentralisasi bahkan adalah juga sama dengan membicarakan demokrasi dan nasionalisme,dan begitu juga dengan membicarakan pelayanan dan kekuasaan.

B. NASIONALISME DAN DEMOKRASI

           

•                     Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Ada 7 faktor apakah negara akan memakai demokrasi yang terdesentralisasi atau nasionalisme yang kokoh terkonsentralistik :

1.      Faktor Sifat dan Bentuk Negara

•         Negara federal cendrung untuk melaksanakan asas demokrasi,sedangkan negara kesatuan lebih baik melaksanakan nasionalisme dalam menjaga persatuan dan kesatuannya.

2.      Faktor Rezim yang Berkuasa

•         Kalau rezim yang berkuasa adalah rezim otoriter maka dia cendrung melaksanakn nasionalisme.

3.      Faktor Geografis

•         Negara kepulauan karena terpisah-pisah maka efisiensi kerja pemerintah biasanya melaksanakan demokrasi.

4.      Faktor Warga Negara

•         Negara yang homogen cendrung melaksanakan nasionalisme yang berlebihan,sedangkan yang heterogen melaksanakan demokrasi sepanjang tidak mengkhawatirkan.

5.      Faktor Sejarah

•         Negara yang sering terjadi pemberontakan diimbangi dengan adanya nasionalisme yang berlebihan begitu juga negara yang sering melakukan perperangan,tetapi negara yang sejak masa silam terkenal banyak protes akan dilaksanakan demokrasi.

6.      Faktor Efisiensi dan Efektivitas

•         Untuk memperoleh efisiensi dilaksanakanla demokrasi.

7.      Faktor Politik

•         Bila hendak menciptakan wadah bagi masyarakat maka dilaksanakan demokrasi,tetapi bila kebijaksanaan pemerintah dibidang politik atau dengan alasan ekonomi bertujuan melajukan pertumbuhan negara maka dilaksanakan nasionalisme.

C. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

™ Kekeliruan keputusan hukum dari seseorang yang diberi hak (hakim) akan orang yang tidak bersalah dihukum,sedangkan orang yang bersalah di bebaskan, itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dua pertiga para hakim penghuni neraka. Mereka akan membuat nasib orang berubah bagaikan keputusan tuhan ketika hidup seorang penjahat menjadi aman dan hidup orang yang baik menjadi terkurung.

™ Di indonesia saja pada tingkat kabupaten dibentuk pengadilan negeri pada tingkat provinsi dibentuk pengadilan tinggi dan pada tingkat nasional dibentuk mahkamah agung,pada tingkat tertinggi supremasi hukum ini ditemukan para calo makelar kasus (markus) bergentayangan.Seburuk inikah bangsa yang sudah merdeka sejak tanggal q7 agustus 1945? Jawabanya “terpaksa.. ya betul”

PEMERINTAH SEBAGAI ORGANISASI

Pemerintah sebagai pelaku sempurna,ini merupakan gambaran bahwa orang-orang yang ada di pemerintah adalah orang yang mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam kepribadiannya.Pemerintah setiap melakukan tindakan akan mendapat penilaian dari masyarakat apakah itu to be loved or to be far adalah apakah perbuatan nya itu membuatnya disenangi rakyat nya apa malah sebaliknya.Pemerintah sebagai pengelola kekerasan adalah keputusan pemerintah dalam hukuman dan hak untuk memperlakukan warganya dengan keras atau tidak ini tergantung sifat dari pemerintah itu sendiri.Pemerintah sebagai kebutuhan bersama adalah sebagai sumber dari pemecah masalah dalam masyarakat ,negara akan menjadi sejahtera apabila pemerintahnya berlaku dengan baik dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Dimana pun dan dengan alasan apapun pemerintahan dilahirkan, ia merupakan suatu organisasi yang nyaris sempurna. Dimulai dengan jaminan rasa aman, pada tingkat berikutnya peran pemerintah mengalami perkembangan pada semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, bahkan dalam kondisi tertentu perluasan peran tersebut memasuki wilayah privasi.Alasannya adalah ketika individu belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara wajar, maka diperlukan intervensi untuk mendorong terbentuknya kemandirian dikemudian hari.

Dalam konteks pemerintah tak dapat disalahkan sepenuhnya, bahkan ketika individu dalam masyarakat memasuki masa kritis pemerintah tak segan-seganmelakukan apa yang terbaik bagi upaya menjaga stabilitas dalam masyarakat.Tampak bahwa institusi pemerintah seakan nyaris menjadi organisasi sempurna.

Untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam organisasi yang sempurna tadi, diperlukan standarisasikecakapan dan pengetahuan yang memadai bagi actor pemerintah. Secara umum setidaknya seseorang memiliki karakteristik ketuhanan serta memiliki perilaku kenabian untuk membentuk pemerintahan yang dapat dipercayai menjadi penyelamat atas persoalan yang dihadapi. Karakteristik dari sifat ketuhanan dan kenabian itu diantaranya adalah kepercayaan atau visi, misi yang jelas, strategi penyampain, serta perilaku yang mengandung penuh sisi kemuliaan. Denga persyaratan itu yang memungkinkan actor pemerintah mampu menampilkan sikap sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana.

Dengan semua itu alasan pentingnya pemerintahan tampak tak membutuhkan persyaratan lain kecuali setelah kita memahami hal diatas. Masyarkat sebagai institusi dapat mewujudkan harpan itu dalam berbagai bentuk dan caranya.Intitusi dalam masyarakat bertugas membekali individu sebagai kader pemerintahan dengan memadukan sifat-sifat ketuhanan dari idealitas teks wahyu dengan sifat-sifat kenabian yang mencair lewat realitas konteks.dengan cara ini organisasi pemerintahan dapat diisi oleh sekelompok orang yang memiliki nilai-nilai utama bagi pemenuhan standart dimaksud sehingga apa yang kita klain bahwa pemerintah sebagai organisasi yang sempurna bukanlah sebuah kebohongan belaka.